ISPS-Code


isps code gcg
pelindo 1 clean gcg
form pengaduan gcg
rekapitulasi pengaduan gcg
sk gcg gcg

 ISPS Code

​​​International Ship and Port Facility Security – code

 
Peraturan Internasional tentang pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan diamandemenkan oleh para Diplomatik peserta konperensi keamanan maritime dunia pada bulan Desember tahun 2002 di London melalui Perjanjian Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974. (SOLAS 74) Di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku Contracting Governments Diberlakukan secara serentak diseluruh pelabuhan negara negara anggota IMO (International Maritime Organisation) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004.

Pelabuhan Utama Belawan adalah satu diantara beberapa pelabuhan di Indonesia yang telah dinyatakan Compliance oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku D.A ( designated authority ) melalui “Short Term Statement of Compliance of a Port Facility” dengan Nomor KL 94/93/ISPS/DV/ST-04 yang diterbitkan pada tanggal 01 Juli 2004 di Jakarta.

Lokasi yang telah menerapkan ISPS – code di Pelabuhan Belawan adalah daerah Ujung Baru (mulai dari dermaga 101 hingga 113), Terminal Penumpang, Pelabuhan Citra (meliputi dermaga 201 hingga 203, Semen Andalas Indonesia, Galangan Kapal PT. Waruna Nusa Sentana, IKD), Pertamina Jetty dan UTPK.

Untuk mengantisipasi kunjungan kapal-kapal yang belum menerapkan ISPS code, maka Management Pelabuhan Indonesia I telah menetapkan Pelabuhan Belawan Lama sebagai tempat bersandarnya kapal kapal yang belum menerapkan ISPS-code. Inilah pertimbangan mengapa Pelabuhan Belawan Lama tidak/belum di ISPS kan. Seiring dengan penetapan ISPS di Pelabuhan Belawan, seyogyianya hanya kapal-kapal yang telah compliance yang diperkenankan sandar di dermaga yang telah compliance.

Permasalahan yang timbul bila kapal-kapal yang belum compliance akan disandarkan di Pelabuhan Belawan Lama adalah: Karena belum kondusif sebagaimana tuntutan ISPS Karena belum memiliki fasilitas pendukung seperti system pipa terpadu bagi tanker-tanker kecil antar pulau yang akan melakukan pembongkaran CPO. Pada umumnya tempat penimbunan barang adalah digudang-gudang yang saat ini telah ditetapkan menjadi Restricted Area (daerah terbatas) Adanya keinginan untuk melakukan penyesuaian aktivitas.

Resiko yang dihadapi oleh Pelabuhan Belawan: Apabila keadaan sebagaimana yang diterapkan saat ini sesuai keinginan serta tuntutan dari para pengguna jasa, maka tidak tertutup kemungkinan dicabutnya Statement of Compliance bagi pelabuhan Belawan.

Dampak dicabutnya Statement of Compliance bagi Pelabuhan Belawan: Pelabuhan Belawan akan masuk dalam daftar hitam IMO. Pelabuhan Indonesia I akan menderita kerugian, karena untuk menerapkan Implementasi ISPS-code sampai saat ini telah dikeluarkan dana yang tidak sedikit. Adanya resiko terkena pinalti oleh IMO, dimana kapal-kapal anggota IMO lainnya dilarang memasuki Pelabuhan Belawan. Sebaliknya kapal-kapal dari Pelabuhan Belawan yang akan memasuki Pelabuhan negara-negara anggota IMO akan dilarang memasuki pelabuhannya. Akan timbul gejolak ekonomi yang disusul dengan gejolak social.



index.png